Referendum For West Papua



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kepolisian Resor Mimika meminta Klarifikasi Aksi Damai Tanggal 1 Mei 2017

Gambar
Knpb Timika News____Para Aparat Keamanan Negara Republik Indonesia dalam hal ini dari POLISI Kasat Reserse Polres Mimika meminta agar klarifikasi terkaita kegiatan yang di lakukan Oleh KNPB Wilayah Timika pada tanggal 01 Mei 2017 yang lalu. Untuk itu, Para Kepolisian Polres Mimika Memberikan surat untuk di Klarifikasi Oleh Ketua KNPB Timika Tn. STEVEN ITLAY. Para PENJAJAH (Polisi dari Polres Mimika) ini memberikan surat panggilan kepada Ketua KNPB Steven Itlay untuk Klarifikasi hasil kegiatan dari tanggal 01 Mei 2017 ini dengan No surat :B/30/V/2017/Reskrim. Tempat di Ruangan Kasat Reskrim Polres Mimika Jl. Cenderawasih No.1 (Ex. Kantor DPRD Lama). Pada hal setelah kegiatan tanggal 01 Mei 2017 ini sudah tanggal 19 Mei 2017 baru panggilan baru kemarin tanggal 17 Mei 2017 baru di kasih kepada Pimpinan KNPB Wilayah Timika. Maka,disini perlu kita sampaikan kepada Bapak Kapolres Mimika serta jajarannya dan kepada semua anggota kepolisian yang berada di sekitar kota timika, bahwa tanggal 1 M...
Baca selengkapnya

Sejarah Pepera, Utusan PBB Kecewa Atas Keputusan Pepera

Gambar
Perang suku di Papua adalah (devide et impera), yang dibangun oleh indonesia untuk menutupi akar masalah PAPUA, Karena masalah Papua dalam Indoneisia yang belum selesai, akar masalah Papua yang belum selesai yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia pada saat PEPERA 1969, A. HASIL PEPERA 1969 DALAM DOKUMEN PBB ANNEX I, A/7723. Dr. Fernando Ortiz Sanz, perwakilan PBB, yang berada di Papua untuk mengawasi pelaksanaan penentuan pendapat rakyat tahun 1969, dalam laporanya menyatakan penyesalan karena pemerintah Indonesia tidak melaksanakan sesuai isi perjanjian New York XXII (22)tentang hak-hak dan kebebasang orang Papua. Laporan Ortiz Sanz dalam siding umum PBB bulan sebtember 1969 sebagai berikut:“saya dengan menyesal harus menyatakan keberatan-keberatan saya tentang pelaksanaan Pasal XXII (22) perjanjian New York, yang berhubungan dengan hak-hak termasuk hak-hak kebebasan  berbicara, kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul, penduduk asli” (dokumen PBB, Annex I, A/7723, Paragraph 251, hal....
Baca selengkapnya

Derita Anak - Anak Jalanan

Gambar
Oleh Theresia Fransiska Tekege )* Saat ini, dengan  semakin terbukanya Papua menerima arus transmigrasi, imigran gelap dari luar Papua yang tidak terkendali, ada fenomena yang patut kita cermati. Fenomena itu menyangkut anak-anak jalanan asli Papua: berambut keriting, berkulit hitam. Banyak anak jalanan di beberapa Kabupaten/kota di Papua, yang tidak terurus kehidupannya. Mereka berpindah-pindah bahkan hingga keluar kota untuk memperoleh nafkah, demi hidup. Banyak kerja mereka: mengais sampah, mengambil dan memungut barang bekas yang dapat dijual kembali, seprti kaleng, botol, dll. Bila kita bicara soal keadaan mereka, jelas memprihatinkan. Baju mereka tidak layak pakai. Tempat tidur mereka di jalanan, emperan toko. Karton jadi kasur mereka. Karung jadi tas mereka. Hanya satu d yang ada di pikiran mereka: makan untuk terus hidup. Hidup sebagai anak jalanan, bila diteliti, sebenarnya tidak diingini siapapun, termasuk oleh para anak jalanan ini. Mereka terpaksa menjadi anak-anak jal...
Baca selengkapnya